INDRAGIRI HULU | Cahayafaktual.com
Nanda (ND), yang namanya disebut dalam pemberitaan di salah satu media online terkait dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 14.293.6131 Desa Bongkal Malang, angkat bicara. Ia secara tegas membantah seluruh tudingan yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas ilegal tersebut.
Klarifikasi dan Hak Jawab ini disampaikan Nanda guna meluruskan informasi yang dinilai sepihak, tidak akurat, serta mencatut namanya tanpa proses konfirmasi yang memadai.
Poin Utama Klarifikasi Nanda:
Tudingan Sepenuhnya Tidak Benar: Nanda membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam aktivitas pengisian solar subsidi secara berulang—baik menggunakan truk maupun mobil L300—dengan volume mencapai empat ton per malam di SPBU Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
Sayangkan Minimnya Konfirmasi: Nanda menyayangkan pencatutan namanya dalam pemberitaan yang diterbitkan pada Jumat (13/11/2026) tanpa adanya upaya konfirmasi atau permintaan tanggapan langsung kepadanya sebelum berita tersebut dipublikasikan.
Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah: Menurut Nanda, penyebutan nama dalam dugaan kasus hukum atau pelanggaran distribusi energi wajib melalui proses verifikasi yang ketat demi menjaga keberimbangan informasi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
”Saya tegaskan bahwa tuduhan yang menyebut saya terlibat dalam aktivitas pelangsiran solar subsidi di SPBU Bongkal Malang itu tidak benar sama sekali. Sangat disayangkan nama saya dicatut dalam pemberitaan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu,” ujar Nanda di Inhu, Sabtu (14/11/2026).
Landasan Hukum Hak Jawab
Langkah klarifikasi ini merujuk pada regulasi pers yang berlaku di Indonesia, guna memulihkan nama baik dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada setiap pihak yang dirugikan oleh pemberitaan media.
2. Kode Etik Jurnalistik (KEJ): Mengamanatkan setiap wartawan untuk menguji informasi, menyajikan berita secara berimbang (cover both sides), serta menghindari pencampuran fakta dan opini yang menghakimi.
Melalui rilis ini, Nanda berharap masyarakat dan publik dapat melihat persoalan secara objektif, proporsional, dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum teruji kebenarannya secara hukum.
Ar
